Rapat koordinasi dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan diikuti sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri serta instansi terkait. Turut hadir Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H., Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, S.Sos., M.Si., Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, S.H., M.Tr.Opsla., serta jajaran Forkopimda dan stakeholder terkait.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah strategis guna mempercepat penanganan Karhutla, khususnya di wilayah prioritas Guntung Damar, Pengayuan dan kawasan hutan lindung. Pembahasan difokuskan pada penguatan personel gabungan, pemenuhan sarana dan prasarana pemadaman, optimalisasi sumber air, pemanfaatan sumur bor dan mesin pompa, peningkatan patroli, serta pembagian tugas antarinstansi agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan terkoordinasi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. Hanif Faisol Nurofiq dalam paparannya menekankan pentingnya percepatan pemadaman dengan mengoptimalkan seluruh sumber air yang tersedia. Dukungan TNI-Polri juga diperlukan untuk memperkuat patroli serta penanganan di titik-titik kebakaran. Selain pemanfaatan sumur bor di Guntung Damar, sumber air dari saluran irigasi juga diupayakan untuk mendukung pemadaman di kawasan hutan lindung.
Dalam upaya tersebut, unsur TNI AL melalui Lanal Banjarmasin turut mendapat perhatian untuk mendukung penanganan Karhutla, khususnya dalam penguatan personel, patroli bersama dan dukungan sarana yang dibutuhkan di lapangan. Sinergi lintas instansi menjadi faktor penting mengingat luasnya wilayah terdampak serta kondisi sumber air yang semakin terbatas akibat musim kemarau.
Dalam rapat turut dibahas dampak asap Karhutla terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Cempaka, Banjarbaru. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena sejumlah warga telah mengalami gangguan kesehatan akibat asap. Oleh karena itu, selain pemadaman, diperlukan pemantauan kesehatan masyarakat serta langkah pencegahan guna meminimalkan dampak kabut asap.
Kehadiran Dankodaeral XIII dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung pemerintah daerah serta memperkuat sinergi TNI-Polri, BPBD, Damkar dan seluruh stakeholder dalam menghadapi Karhutla. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengendalian titik api sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap.
Melalui koordinasi dan pengerahan sumber daya secara terpadu, seluruh unsur sepakat meningkatkan patroli dan pemantauan, mengoptimalkan personel serta peralatan pemadaman, memperkuat ketersediaan sumber air, dan memprioritaskan penanganan di Guntung Damar, Pengayuan serta kawasan hutan lindung. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah kebakaran semakin meluas dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan.
0 Komentar